Mendagri Respons Aspirasi Rakyat NTT

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Mardiyanto merespons aspirasi rakyat NTT yang menginginkan perubahan jadwal pemilu legislatif, 9 April 2009. Mendagri segera menemui Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) melaporkan hasil pertemuan dengan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, di Jakarta, Selasa (3/3/2009). Sikap Mendagri, Mardiyanto, itu disampaikan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, ketika dihubungi pertelepon ke Jakarta, Selasa (3/3/2009) malam. Lebu Raya mengatakan, masukan tentang kondisi lapangan dan aspirasi masyarakat NTT yang disampaikannya dicermati oleh Mendagri. Mendagri, demikian Lebu Raya, mencatat secara cermat point-point penting yang disampaikan dan laporan tertulis yang dari tokoh agama dan KPUD NTT. Laporan itu dimasukan dalam berkas yang akan disampaikan kepada presiden. Respons yang baik, juga diberikan DPR RI, KPU dan tokoh agama (toga) ketika menerima delegasi NTT, Senin (2/3/2009). Baik DPR RI maupun KPU, kata Lebu Raya, menerima aspirasi rakyat NTT untuk dibicarakan lebih lanjut."Kita tunggu saja hasilnya. Jika ada perubahan atau dispensasi khusus NTT, kita syukuri. Jika jadwalnya tidak berubah kita tetap sukseskan pemilu sebagai pesta demokrasi lima tahunan itu," kata Lebu Raya.Gubenur mengimbau seluruh rakyat NTT dan penyelenggara pemilu tetap bersabar menunggu hasil pengmbil kebijakan, dengan tetap melaksanakan tahapan-tahapan pemilu yang telah diagendakan. "Kami bicarakan semua persoalan yang dihadapi masyarakat NTT. Setelah itu beliau (Mendagri) presiden. Beliau akan memberikan alternatif pikiran kepada presiden sebagai referensi untuk beliau mengambil kebijakan. Suasananya cukup bagus, baik saat kami bertemu DPR RI, KPU dan tokoh agama nasional maupun ketemu Mendagri. Pak Mendagri sangat memahami aspirasi masyarakat NTT. Beliau menyarankan, kita tetap tenang, tetap melaksanakan tahapan-tahapan pemilu sambil menunggu kebijakan dan respons presiden terhadap aspirasi masyarakat ini," kata Lebu Raya.Lebu Raya mengharapkan keputusan yang dikeluarkan KPU sebagai pihak yang berwewenang mengatur proses pelaksanaan pemilu, bisa merespons dengan baik aspirasi yang telah disampaikan itu. "Kita menaruh harapan, KPU bisa meninjau kembali keputusan itu dengan mengakomodir aspirasi masyarakat," kata Lebu Raya. Perbanyak TPSSementara KPUD Flores Timur (Flotim) telah mengeluarkan Keputusan Nomor 02/2009 tentang Perbanyakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 420 menjadi 720 atau menambah 300 TPS. KPUD Flotim, juga memperbanyak bilik suara agar waktu untuk pemilih semakin singkat sehingga pemilih bisa mempersiapkan diri mengikuti misa Kamis Putih dan kegiataan keagamaan lainnya. Juru bicara KPUD Flotim, Bernadus Boro Tupen, mengatakan itu saat ditemui di sela-sela rapat kerja KPUD se-NTT di Hotel Pantai Timor, Kupang, Selasa (3/3/2009). Dia mengatakan, untuk semua keluarhan dalam Kota Larantuka jumlah pemilih tiap TPS dikurangi secara bervariasi. Enam belas kelurahan dengan jumlah pemilih terbesar jumlah pemilih per-TPS sebanyak 156, selebihnya 149 ke bawah. Khusus untuk TPS di Posto jumlah pemilih per-TPS hanya 99 orang. Hal ini, kata Tupen, agar pemilihan cepat selesai dan umat mengalihkan kosentrasi ke kegiatan keagamaan, Hari Kamis Putih. KPU pusat, lanjut Tupen, setuju mempercepat perhitungan suara. "Target kita pukul 12.00 Wita, perhitungan suara selesai sehingga pemilih, saksi dan petugas lainnya bisa berkosentrasi ke gereja," kata Tupen. KPUD Flotim, lanjut Tupen, juga sudah koordinasikan dengan Romo Deken, Adu Kerans,Pr. Koordinasi itu, kata Tupen, untuk mencari solusi terbaik untuk dua hajatan, hajatan politik dan hajatan gereja. Sekembali dari Kupang, kata Tupen, mereka akan menggelar rapat koordinasi dengan Romo Adu Kerans, serta pihak-pihak terkait lainnya agar persoalan jadwal, bisa diselesaikan dengan baik. "Kita mengharapkan dua hajatan itu tidak berbenturan. Pemilih sebagai umat gereja diharapkan tetap menggunakan hak pilihnya lalu mengikuti misa di gereja. Antara warga negara dan umat harus sama-sama dijalankan sehingga seimbang. Jika semua menerima ini, kita yakin pelaksanaan pemilu legislatif di Flotim sebagai pusat kegiatan kerohanian prosesi Jumat Agung yang kosentrasinya mulai Hari Kamis, bisa berjalan dengan baik," kata Tupen

Sumber : Harian Pos Kupang Online

Utusan NTT Bertemu Mendagri

Utusan NTT Bertemu Mendagri KUPANG, PK -- Usul pergeseran waktu Pemilu legislatif dari tanggal 9 April 2009 karena bertepatan dengan hari raya keagamaan, telah menjadi masalah nasional. Masalah tersebut akan dilaporkan kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas NTT, Drs. Flory Mekeng, Rm. Agustinus Parera, Pr (Ketua FKUB), Drs. H Abdul Kadir Makarim (Ketua MUI), Drs. I Gusti Made Putra Kusuma (Ketua PHDI) dan Pdt. Victor FB Sumlang, M.Th, MA (Ketua PGI) yang menghubungi Pos Kupang dari Jakarta, Senin (2/3/2009) malam, setelah pada siang harinya mengadakan pertemuan dengan Mendagri, Mardiyanto, dan Komisi II DPR RI .Mulanya Pos Kupang dihubungi anggota DPR RI asal daerah pemilihan NTT dari Fraksi PDIP, Herman Heri. Selanjutnya Herman Heri menyerahkan pesawat handphone-nya kepada utusan NTT untuk menjelaskan secara bergantian kepada Pos Kupang. Flory Mekeng mengatakan, pertemuan berlangsung di ruang Komisi II DPR RI. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, EE Mangindaan (Fraksi Partai Demokrat) dan Eka Santoso (FPDIP). Sedangkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dihadiri dua anggota, yaitu Prof. Syamsulbahri dan Sri Nuryanti.Romo Agus Parera mengatakan, Mendagri dan KPU menghargai perayaan hari keagamaan umat Kristiani yang jatuh pada tanggal 9 April. Aspirasi tentang pergeseran waktu pemilu yang disampaikan masyarakat NTT, akan dibahas sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Mendagri juga akan melaporkan masalah ini kepada Presiden SBY. Masalah pergeseran jadwal juga akan dibahas Komisi II DPR RI."Besok (Selasa pagi ini, Red) Gubernur NTT. Drs. Frans Lebu Raya, akan bertemu dengan Mendagri, Mardiyanto. Sekarang Gubernur ada di Jakarta. Setelah itu akan ada rapat konsultasi antara pemerintah, DPR dan KPU," ujar Romo Agus.Menurut Romo Agus, Mendagri juga mengatakan, aspirasi pergeseran waktu pemilu sejak kemarin menjadi persoalan nasional.Romo Agus menyampaikan terima kasih kepada Herman Heri dan Eko Santoso yang memfailitasi utusan NTT untuk bertemu dengan Mendagri dan Komisi II DPR RI. "Pak Herman Heri dan Eko Santoso sudah lobi dengan baik sehingga kami bisa bertemu Mendagri dan Komisi II. Mudah-mudahan keinginan kita mendapat respon yang baik," katanya.Dia mengharapkan agar elemen masyarakat mempercayakan proses yang dilakukan pemerintah pusat, Komisi II dan KPU. Kalau masalah tersebut sudah tuntas, maka kita minta agar diumumkan kepada masyarakat.Abdul Kadir Makarim kembali mengingatkan bahwa perjuangan pergeseran waktu pemilu harus dilakukan bersama-sama. Kalau berjuang sendiri, hasilnya tidak maksimal. "Mudah-mudahan aspirasi kita berhasil. Mendagri mengatakan, bukan lagi masalah NTT, tetapi masalah nasional. Kita mengharapkan agar kerukunan di NTT terjaga," kata Makarim.I Gusti Made Putra Kusuma mengatakan, dalam pertemuan dengan Mendagri dan Komisi II DPR RI, utusan NTT mengusulkan pergeseran waktu pemilu. Kalau bisa dimajukan pada tanggal 6 April jika tidak maka diundur ke tanggal 15 April. "Jadi, persoalan yang disampaikan masyarakat NTT sedang terus dibahas," kata Putra Kusuma.Viktor Sumlang mengatakan, aspirasi masyarakat NTT didengar pemerintah pusat. Sekarang keputusan ada pada pucuk pimpinan. Herman Heri mengatakan, apa yang ia lakukan sebagai wujud tanggung jawab kepada daerah dan masyarakat NTT. "Biar masyarakat tidak bilang percuma saja wakil rakyat dari NTT," katanya.

Sumber : Harian Pos Kupang Online