Selama ini BBM yang ada di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), dipasok dari Pertamina Maumere Kabupaten Sika. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri bagi Agen Premium Minyak Solar (APMS) dan Agen Minyak Tanah (AMT) dalam proses pengangkutan ke Lewoleba Kabupaten Lembata.
Akibatnya resiko losis yang cukup tinggi serta terbakar maupun tenggelamnya kapal pengangkut sangat mungkin terjadi ketika menghadapi badai dan musim barat. Masalah yang tidak kalah pelik adalah kuota BBM yang ditetapkan untuk Kabupaten Lembata tidak mampu memenuhi kebutuhan BBM saat ini maupun proyeksi kebutuhan yang akan datang.
Bupati Lembata, Andreas Duli Manuk, saat menyambangi kantor BPH Migas baru-baru ini menyatakan, dengan adanya Depot Mini dan dibantu dengan tambahan pasokan BBM, Lembata sudah bisa mandiri dalam memenuhi pasokan BBM. Selain itu masalah juga ada pada disparitas harga. Premium dan Solar yang memiliki harga baku Rp 4500, dijual dengan harga Rp 5100, dan Minyak Tanah seharga Rp 2500 dijual dengan harga Rp 2900.
Menanggapi hal ini, kepala BPH Migas mendukung upaya pemerintah Kabupaten Lembata dalam pengembangan Depot Mini tersebut. “ Kami menyambut gembira program ini. Kalau program ini sukses, kita bisa jadikan ini sebagai percontohan,” jelas Tubagus.
Mengenai kekurangan kuota BBM di Lembata, BPH Migas akan membuka jalan agar Lembata bisa mendapatkan BBM tidak hanya dari Pertamina tapi juga Badan Usaha lain seperti Shell, Petronas, dengan harga BBM keekonomian. Untuk BBM bersubsidi, quota nasional sudah ditetapkan oleh DPR-RI
Dalam kesempatan yang sama Anggota Komite BPH Migas Adi Subagyo menambahkan, bahwa keinginan Pemkab Lembata untuk penambahan Quota BBM dalam hal ini Minyak Tanah rasa-rasanya sulit karena program pemerintah sudah jelas mau melakukan program konversi dari Minyak Tanah ke elpiji. “ Oleh karena itu kami sarankan, untuk Minyak Tanah ini sebaiknya memang didorong untuk menggunakan energi lain seperti elpiji dan batubara,” jelasnya.
Menyoroti mengenai pengangkutan BBM ke Depot Mini tersebut, Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim menjelaskan kapal pertamina hanya memiliki kapasitas minimal satu kali angkut 3500 Kl. Masih menurutnya, tidak semua depot memiliki fasilitas back loading.
Kepala BPH Migas berpesan agar Pemkab Lembata terus berkoordinasi dengan Pertamina (Persero) secara intensif.
Pembangunan Depot Mini ini telah mencapai 96 persen dan rencana akan selesai pada 31 Maret 2009. Depot ini memiliki empat buah tangki dengan kapasitas masing-masing tangki 300 Kl.
Akibatnya resiko losis yang cukup tinggi serta terbakar maupun tenggelamnya kapal pengangkut sangat mungkin terjadi ketika menghadapi badai dan musim barat. Masalah yang tidak kalah pelik adalah kuota BBM yang ditetapkan untuk Kabupaten Lembata tidak mampu memenuhi kebutuhan BBM saat ini maupun proyeksi kebutuhan yang akan datang.
Bupati Lembata, Andreas Duli Manuk, saat menyambangi kantor BPH Migas baru-baru ini menyatakan, dengan adanya Depot Mini dan dibantu dengan tambahan pasokan BBM, Lembata sudah bisa mandiri dalam memenuhi pasokan BBM. Selain itu masalah juga ada pada disparitas harga. Premium dan Solar yang memiliki harga baku Rp 4500, dijual dengan harga Rp 5100, dan Minyak Tanah seharga Rp 2500 dijual dengan harga Rp 2900.
Menanggapi hal ini, kepala BPH Migas mendukung upaya pemerintah Kabupaten Lembata dalam pengembangan Depot Mini tersebut. “ Kami menyambut gembira program ini. Kalau program ini sukses, kita bisa jadikan ini sebagai percontohan,” jelas Tubagus.
Mengenai kekurangan kuota BBM di Lembata, BPH Migas akan membuka jalan agar Lembata bisa mendapatkan BBM tidak hanya dari Pertamina tapi juga Badan Usaha lain seperti Shell, Petronas, dengan harga BBM keekonomian. Untuk BBM bersubsidi, quota nasional sudah ditetapkan oleh DPR-RI
Dalam kesempatan yang sama Anggota Komite BPH Migas Adi Subagyo menambahkan, bahwa keinginan Pemkab Lembata untuk penambahan Quota BBM dalam hal ini Minyak Tanah rasa-rasanya sulit karena program pemerintah sudah jelas mau melakukan program konversi dari Minyak Tanah ke elpiji. “ Oleh karena itu kami sarankan, untuk Minyak Tanah ini sebaiknya memang didorong untuk menggunakan energi lain seperti elpiji dan batubara,” jelasnya.
Menyoroti mengenai pengangkutan BBM ke Depot Mini tersebut, Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim menjelaskan kapal pertamina hanya memiliki kapasitas minimal satu kali angkut 3500 Kl. Masih menurutnya, tidak semua depot memiliki fasilitas back loading.
Kepala BPH Migas berpesan agar Pemkab Lembata terus berkoordinasi dengan Pertamina (Persero) secara intensif.
Pembangunan Depot Mini ini telah mencapai 96 persen dan rencana akan selesai pada 31 Maret 2009. Depot ini memiliki empat buah tangki dengan kapasitas masing-masing tangki 300 Kl.
Sumber : bphmigas.go.id
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar